HMI Sumut Dorong Penguatan Reformasi Polri tanpa Perubahan Struktur Kelembagaan

Menurut BADKO HMI Sumut, tantangan utama Polri saat ini bukan terletak pada struktur kelembagaan, melainkan pada penguatan integritas, akuntabilitas, dan konsistensi reformasi internal. Fokus pembenahan seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan mekanisme pengawasan.

“Reformasi Polri harus dimaknai sebagai pembenahan substansi dan kultur institusi, bukan sekadar perubahan struktur. Di sinilah letak urgensi menjaga marwah Polri sebagai alat negara yang profesional dan dipercaya publik,” tegas Fuadi.

BADKO HMI Sumatera Utara berpandangan bahwa menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden merupakan pilihan paling rasional dan konstitusional dalam kerangka supremasi sipil, sekaligus memastikan Polri tetap independen, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, BADKO HMI Sumut mendorong agar setiap wacana kebijakan publik, khususnya yang menyangkut institusi strategis negara, dikaji secara komprehensif, terbuka, dan tidak tergesa-gesa, demi menjaga kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.