HMI Sumut Dorong Penguatan Reformasi Polri tanpa Perubahan Struktur Kelembagaan

Alfatih-media.id - Mencermati berkembangnya wacana pembentukan kementerian yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara memandang perlu memberikan pandangan kritis dan objektif agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan demokrasi.

Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan desain ketatanegaraan yang telah melalui pertimbangan konstitusional dan historis.

“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden justru dimaksudkan untuk menjaga independensi institusi kepolisian dari fragmentasi kepentingan politik dan birokrasi sektoral,” ujar Ahmad Fuadi Nasution.

BADKO HMI Sumut menilai bahwa gagasan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri perlu dikaji secara sangat hati-hati. Alih-alih memperkuat, skema tersebut berpotensi menambah lapisan birokrasi baru yang justru dapat memperlemah efektivitas, profesionalisme, serta independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

“Dalam sistem demokrasi, institusi penegak hukum harus dijaga jaraknya dari kepentingan politik praktis. Penambahan struktur kementerian berisiko menciptakan ruang intervensi yang tidak diperlukan,” lanjutnya.