Gelar Aksi 16 Oktober: AMPDSU Mendesak APH Periksa Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan

Keempat, selain biaya kegiatan, AMPDSU mendesak adanya klarifikasi pemanfaatan anggaran perawatan kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Kondisi kantor yang tampak tidak terawat menimbulkan kecurigaan mengenai efisiensi dan ketepatan pengelolaan biaya perawatan yang juga berasal dari anggaran publik.

Selain itu, AMPDSU menuntut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk segera menindaklanjuti penyelidikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kadis Koperasi UKM Kota Medan ini dengan proses hukum yang terbuka, transparan, dan diawasi publik. Pihaknya berharap agar perkembangan pemeriksaan dapat diinformasikan secara lengkap kepada masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat kembali pulih.

Kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Medan, dengan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak. Benny Iskandar Nasution sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka, namun berpotensi kembali diperiksa dalam kasus ini yang telah menggegerkan publik Kota Medan.