Alfatih-media.com-Pakar hak asasi manusia PBB mendesak Otoritas Palestina dan Israel untuk menjadwal ulang pemilihan presiden, legislatif dan kota dalam waktu dekat dan memastikan bahwa mereka damai dan kredibel.
Pada bulan April, presiden Palestina Mahmood Abbas mengeluarkan dekrit presiden yang menunda pemilihan yang semula direncanakan pada Mei dan Juli sampai partisipasi rakyat kami di Yerusalem dijamin.
Dia menyalahkan Israel atas ketidakpastian tentang apakah itu akan memungkinkan orang Palestina untuk memilih di Yerusalem Timur.
Mengekspresikan keprihatinan atas penundaan tersebut, para pakar PBB mengingatkan pentingnya pemilihan umum sebagai sarana untuk mengatasi perpecahan politik internal yang sudah berlangsung lama, untuk memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dan untuk mengambil langkah penting menuju pencapaian hak-hak dasar nasional dan individu rakyat Palestina.
Para ahli tersebut antara lain Martin Lynk, pelapor khusus tentang situasi HAM di wilayah Palestina; Irene Khan, pelapor khusus untuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi; dan Clement Nyaletsossi Voule, pelapor khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
Pelapor khusus adalah pakar independen yang bertugas dalam kapasitas individu, dan atas dasar sukarela, di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mereka bukan anggota staf PBB dan tidak dibayar untuk pekerjaan mereka.