UMI Medan Pastikan Tugas TS Sudah Didelegasikan ke Dosen Lain

MEDAN (alfatih-media.com)-Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara periode 2009-2014, Tohonan Silalahi yang juga dosen tetap program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan, pasca ditetapkan sebagai tersangka 30 Maret 2018, kemudian ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 November 2018 lalu, mendapat respon dari Dekan Fakultas Ekonomi UMI Medan Dr. Rasmulia Sembiring, SE, M. MA Selasa (4/12).

Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait keberadaan Tohonan Silalahi sebagai dosen tetap UMI Medan, Rasmulia membenarkan bawah Tohonan adalah dosen tetap UMI dan sebelum ditahan KPK dan masih sempat datang ke kampus dan berbincang dengan kita.

"Setelah kita membaca berita dan mendapat informasi Tohonan Silalahi ditahan, kita langsung mengambil sikap dan mengalihkan tugasnya sebagai dosen kepada dosen pengganti. Hal ini juga sudah disampaikan ke Rektor terkait bagaimana sikap UMI terhadap masalah ini, " kata Rasmulia di kampus UMI, kemarin.

Keputusan tetap ada pada Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia (YP GMI), kata Rasmulia. Hal itu juga berdasarkan hasil rapat dari internal dekanat Fakultas Ekonomi, hasilnya disampaikan ke Rektor dan Rektor yang merekomendasikan kepada Yayasan. 

"Langkah yang akan kita ambil adalah ketika permasalahan yang menimpa Tohonan Silalahi sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sebelum memilikj kekuatan hukum tetap segala sesuatu yang menjadi haknya masih jalan, hanya saja tugasnya sebagai dosen sudah didelegasikan ke dosen lain," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV yang juga Humas UMI Medan Sevendi Napitupulu didampingi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan JM Hutapea menyampaikan, bahwa sikap UMI terhadap kasus Tohonan Silalahi adalah tetap menunggu keputusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap. 

"Karena yang mengangkat dan memberhentikan dosen dan pegawai di lingkungan UMI Medan adalah Ketua Yayasan, maka ranahnya saat ini adalah kewenangan dari Ketua Yayasan apakah akan mengambil sikap memberhentikan atau masih mempertahankan," tegas Napitupulu. (ef)

Latest Articles

Comments