Tingkatkan Keselamatan, PT KAI Sosialisasi Tertib Lalin Di Perlintasan Sebidang

MEDAN (alfatih-media.com)-Untuk meningkatkan keselamatan para pengendara kenderaan di jalan raya sekaligus meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara bersama pihak muspika kota Medan dan daerah provinsi Sumut melakukan sosialisasi tertib lalu lintas di sejumlah perlintasan sebidang, Rabu (18/9/2019).

Vice Presiden PT KAI Divre I Sumut, Rusi Haryono didamping Manager Humas PT KAI Divre I Sumut , M Ilud Siregar menyebutkan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari FGD (Focus Group Discussion) bertanjuk ‘Perlintasan Sebidang Tanggung Jawab Siapa” di Jakarta pada 6 September lalu. Saat itu, FGD dalam rangka HUT ke-74 KAI dihadiri oleh semua stakeholder terkait perlintasan sebidang, mulai dari Komisi V DPR RI, Kemenhub, Kemendagri, Bappenas, Polri, pengamat, akademisi, jajaran KAI, para Kadishub dan Polda di Jawa-Sumatera, serta pihak terkait lainnya.

"Sosialisasi ini berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis dibeberapa perlintasan sebidang,"sebutnya.

Dari hasil FGD itu kata Rusi Haryono, keluarlah kesepakatan komitmen bersama yang ditandatangani oleh DPR RI, Kemenhub, Kemendagri, Bappenas, KNKT, POLRI, KAI, dan Jasa Raharja. Piagam tersebut menyatakan bahwa para pihak-pihak terkait berkomitmen untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau terkait perlintasan sebidang, melakukan evaluasi keselamatan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya dan melakukan kegiatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai tugas dan kewenangannya.

“Selama ini perlintasan sebidang merupakan salah satu titik yang sering terjadi kecelakaan. Melihat fakta itulah, PT KAI Divre I SU bersama instansi-instansi terkait melakukan sosialisasi di perlintasan sebidang. Untuk di Medan, kita sosialiasi di tiga titik diantaranya, di perlintasan nusantara (Uniland), perlintasan jalan Pandu, dan perlintasan di jalan Perintis Kemerdekaan. Dalam kesempatan ini, KAI Divre I SU menggandeng pihak kepolisian, dinas perhubungan serta pemerintah daerah,”sebutnya kepada wartawan disela-sela sosialiasi, kemarin.

Rusi menjelaskan, tidak hanya imbauan untuk mematuhi aturan di perlintasan sebidang, di lokasi tersebut pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum. Kegiatan serupa juga KAI lakukan serentak di sejumlah perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api,”katanya.

Perlu diketahui perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Perlintasan sebidang tersebut muncul dikarenakan meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan yang harus melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api. Tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas memicu timbulnya permasalahan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang.

Sesuai Undang Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 menyatakan bahwa, “(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup; (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar menjelaskan, KAI Dive I SU mencatat terdapat 98 perlintasan sebidang yang resmi dan 276 perlintasan sebidang yang tidak resmi. Sedangka,  perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 7.

Selama tahun 2019 sebutnya, di wilayah Divre I SU telah terjadi 70 kali kecelakaan dimana 3 di perlintasan resmi, 35 perlintasan tidak resmi, 22 pejalan kaki dan 10 hewan ternak yang mengakibatkan 12 nyawa melayang.

“Salah satu tingginya angka kecelakaan pada perlintasan juga kerap terjadi lantaran tidak sedikit para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada perlintasan resmi,”sebutnya. 

Selain itu lanjutnya, pada Undang Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 menyatakan bahwa, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel. 

“Meskipun kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator, namun untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang beberapa upaya telah dilakukan KAI. Di antaranya melakukan sosialisasi dan menutup perlintasan tidak resmi. Sebanyak 38 perlintasan tidak resmi telah tutup di Wilayah Divre I SU dari tahun 2018 - Juni 2019,”ucapnya.

Sementara itu, Nazamuddin warga Langkat, seorang pengendara sepeda motor yang juga driver ojek online mengapresiasi sosialiasi yang dilakukan pihak PT KAI Divre I Sumut dan unsur muspika. Menurutnya, sosialiasi ini sangat penting karena, menyangkut keselamatan pengendara kenderaan di jalan raya.

“Saya memang nggak mengerti tentang aturan tentang perkeretaapian, tapi kalau palang kereta api itu turun ya saya pasti berhenti, nggak pernah menerobos. Itukan membahayakan keselamatan. Dengan sosialisasi ini diharapkan pengendara sepeda motor dan lainnya dapat menyedari pentingnya keselamatan dan tertib lalu lintas,”ujar Nazamuddin yang juga mahasiswa UINSU tersebut. (ef/foto:alfatih)

Latest Articles

Comments