Palestina Minta Uni Eropa Pantau Pemilu yang Sudah Lama Dinantikan

Alfatih-media.com-Pejabat pemilu Palestina pada hari Minggu (24/1/2021) mengundang Uni Eropa untuk mengirim pengamat untuk memantau pemilu legislatif dan presiden Palestina.

Pemilu dipandang sebagai langkah penting untuk mengakhiri keretakan yang telah membuat Palestina terpecah diantara pemerintah yang bersaing sejak kelompok militan Islam Hamas menguasai Jalur Gaza dari Otoritas Palestina yang diakui secara internasional pada tahun 2007. Otoritas Palestina hanya mengatur daerah otonom Tepi Barat yang diduduki Israel sejak itu.

Upaya rekonsiliasi di masa lalu telah berulang kali gagal. Tapi undangan hari Minggu (24/1/2021) ke Uni Eropa adalah tanda bahwa Palestina serius untuk mengadakan pemilu pertama mereka dalam 15 tahun.

Komisi Pemilihan Pusat mengatakan ketuanya, Hanna Nasir, memberikan undangan untuk Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk mengirim pengawas. Dikatakan bahwa undangan tersebut diberikan kepada perwakilan Uni Eropa setempat, Sven Kuhn von Burgsdorf. Nasir menekankan pentingnya pengamatan internasional terhadap proses pemilihan, terutama oleh Uni Eropa.

Palestina mengharapkan, UE untuk memastikan bahwa pemungutan suara transparan, dan juga dengan harapan menggalang tekanan pada Israel untuk mengizinkan orang-orang Palestina di Yerusalem timur yang dicaplok Israel untuk memilih.

Palestina mengklaim Yerusalem timur, yang direbut oleh Israel pada tahun 1967, sebagai ibu kota negara masa depan. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya. Belum disebutkan apakah akan mengizinkan penduduk Palestina di Yerusalem timur, rumah bagi situs-situs keagamaan utama kota, untuk memberikan suara dalam pemilu Palestina.

Uni Eropa mendukung pembentukan negara Palestina merdeka bersama Israel, dengan ibu kota di Yerusalem timur. UE tidak secara resmi menanggapi permintaan pemantauan. Tapi Shadi Othman, juru bicara kantor Uni Eropa untuk Palestina, menegaskan kesiapan Uni Eropa untuk menyediakan segala kemungkinan untuk keberhasilan proses pemilihan.

“Tujuannya selama periode mendatang adalah melakukan semua upaya untuk mencapai pemilu yang bebas dan adil yang menghasilkan perwakilan terpilih dari Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Jalur Gaza,” katanya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan keputusannya pada 15 Januari, menjadwalkan pemilihan parlemen untuk 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli. Ketidakpastian tentang pemungutan suara di Yerusalem timur adalah salah satu dari beberapa kendala potensial yang dapat menggagalkan pemilihan yang direncanakan. Perwakilan dari partai Fatah dan Hamas diperkirakan akan bertemu di Mesir bulan depan dengan harapan menyelesaikan logistik. (berbagai sumber)

Latest Articles

Comments