LSI : Warga Sumut Menilai Tingkat Korupsi Meningkat 54 Persen

MEDAN (alfatih-media.com)-Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di wilayah Sumatera Utara, mayoritas warga Sumatera Utara menilai tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir (54%). Dibandingkan dengan temuan survei 2016 lalu, persepsi warga terhadap meningkatnya korupsi cenderung naik, dari 43% pada 2016 menjadi 54% tahun ini. Persepsi warga Sumatera Utara ini relatif sama dengan persepsi publik di tingkat nasional.

Hal itu disampaikan oleh peneliti LSI, Akhmad Khoirul Umam, Ph.D pada presentasi hasil rilis yang mengusung tema“Potret Antikorupsi Sumatera Utara: Hasil Survei Opini Publik dan Survei Pelaku Usaha di Sektor Infrastruktur, Perizinan, dan Kepabeanan” di Garuda Plaza Hotel, Medan, Rabu (6/2/2019). Selain Akhmad Khoirul Umam, narasumber lain yang dihadirkan adalah O.K. Henry (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara), Cahyo Pramono (APINDO) dan T.R. Arif Faisal (Sahdar).

Dia menyebutkan, populasi survei ini adalah pelaku usaha yang berpengalaman berhubungan dengan pemerintah pada tiga sektor, yakni infrastruktur, perizinan, dan kepabeanan. Sebanyak 149 responden di lima wilayah yaitu Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Proses wawancara berlangsung pada 13 November 2018 hingga 5 Januari 2019.

“Responden diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur oleh pewawancara yang telah dilatih. Responden ditentukan secara purposive non-probabilistic berdasarkan wilayah dan sektor. Sebanyak 32% responden dari sektor infrastruktur, perizinan 36%, dan 32% kepabeanan,”sebutnya.

Dari hasil survei menurut Akhmad Umam, saat ini warga paling banyak tahu dengan langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 91%, dan kemudian Presiden 62%. Di antara yang tahu, warga juga menilai langkah KPK tersebut dinilai efektif 85%, sementara Presiden 81%. Sedangkan lembaga lain, warga masih banyak yang belum tahu dan masih dinilai kurang efektif.

“Menurut warga, pemerintah, terutama pemerintah pusat serius atau sangat serius melawan korupsi (70%). Sementara pemerintah daerah lebih rendah dinilai keseriusannya, yakni pemerintah provinsi (51%) dan pemerintah kabupaten/kota (47%),”bebernya.

Kemudian katanya, persepsi terhadap luasnya penyebaran korupsi berbeda terhadap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Warga Sumatera Utara menilai, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, lalu menurun hingga yang paling sedikit korupsinya di tingkat desa/kelurahan. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari warga, pemerintah semakin dinilai korup, dan sebaliknya.

“Kinerja pemerintah dinilai oleh warga Sumatera Utara semakin baik terutama dalam membangun infrastruktur, seperti jalan raya dan pembangkit listrik, dan mengusahakan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan,”jelasnya.

Dia menjelaskan, mayoritas warga Sumatera Utara menilai pemberian uang di luar ketentuan ketika berhubungan dengan dengan instansi pemerintah, baik untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih sebagai hal yang “tidak wajar” (62%).

“Dalam dua tahun terakhir, angka ini stagnan. Akan tetapi, cukup banyak (30%) yang menilai “wajar”. Warga di Sumatera Utara memiliki toleransi terhadap pemberian uang yang relatif sama dengan publik di tingkat nasional. Mengenai nepotisme, penilaian warga cukup terbelah antara yang menilai negatif dan positif. Penilaian negatif yaitu 32% menganggap tidak etis dan 16% kejahatan. Penilaian positif adalah 30% menganggap normal dan 11% tindakan yang perlu untuk memperlancar proses,”ujarnya.

Pada umumnya lanjut dia, warga di Sumatera Utara mengaku tidak pernah menyaksikan korupsi atau suap, demikian pula orang yang mereka kenal secara pribadi (72%). Hanya sekitar 5% pernah menyaksikan dan 7% pernah diceritakan oleh orang yang menyaksikan korupsi.

Akan tetapi sambungnya, sebenarnya warga cukup berpengalaman berhubungan dengan pegawai pemerintah dalam berbagai layanan publik dan dalam berhubungan tersebut juga terlibat pungli dan gratifikasi dengan derajat yang bervariasi.

“Hal ini kembali menunjukkan bahwa korupsi masih dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di pusat, melibatkan kasus-kasus besar saja. Sementara suap atau gratifikasi yang dialami warga dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi,”katanya. (EF/foto:sahdar)

 

Latest Articles

Comments