Kekerasan Seksual : Siapa Saja Bisa Jadi Korban

Penulis : Diana Saragih

Diskusi daring  “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kejerasan Seksual (RUU PKS)” yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerja sama dengan IDN Times dan The Body Shop Indonesia minggu lalu, membuat mata saya semakin terbuka terkait hal itu. Hadir sebagai narasumber Megawaty (Program Officer INFID), Ika Putri Dewi MPSi (Psikolog Yayasan Pulih), Yulianti Muthmainnah (Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan), serta Ratu Ommaya (PRC Manager The Body Shop Indonesia), dan dimoderatori oleh Mela Hapsari (FJPI). Pemahaman saya usai mengikuti diskusi tersebut semakin kuat, bahwa gerakan mensahkan RUU PKS harus dilakukan oleh semua orang, karena siapa saja bisa menjadi korban pelecehan seksual. Baik perempuan, lelaki, tua, muda, miskin, kaya, semua bisa menjadi korban.

Diskusi daring ini membahas pentingnya pengesahan RUU PKS. Sebab merupakan undang-undang yang disusun berbasis pengalaman korban, pendamping korban, dan pihak pemerintah yang berkepentingan. Di dalam RUU ini selain ada penegakan hukum pada pelaku, ada juga jaminan yang dimonitoring oleh pemerintah terhadap pemulihan korban. Hal ini tidak diakomodir oleh undang-undang yang sudah ada.

Kita menyadari dan menyaksikan berbagai macam pelecehan berbasis gender di sekitar kita, bahkan yang terjadi pada kita, namun tidak mampu bersuara atau melawannya. Apa sebabnya? Karena kita minim pengetahuan tentang defenisi dan indikator kekerasan seksual. Kita sadar diperlakukan dengan tidak baik, namun ragu mendefenisikan sebagai pelecehan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat apa-apa.

Beberapa hari lalu, saat saya mendatangi sebuah kantor dinas di Pemko Medan, seorang staf lelaki berusia 40-an tahun, berdiri menghadang seorang staf perempuan berusia 20-an tahun yang ingin memasuki sebuah ruangan di gedung itu. Tidak saja menghadang, tetapi ia lalu mendekatkan dadanya ke tubuh staf perempuan itu hingga staf itu mundur dan merasa tidak nyaman. Hal itu terjadi di depan tamu, di ruang kerja, yang membuat saya berpikir, ini pasti bukan kali pertama. Sebab, setelah berhasil menghindar, staf perempuan itu berlari cepat, dan staf lelaki itu senyum-senyum sambil berlalu dengan entengnya. Melihat itu saya hanya bisa mengkerutkan kening. Staf perempuan itu bisa saja hanya menganggap itu hanya keisengan semata, tapi saya tahu itu adalah pelecehan seksual.

Sebelumnya juga, saya sempat berdiskusi dengan seorang aktivis mahasiswa, lelaki, yang mencoba mengadvokasi seorang temannya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelakunya adalah teman aktivis mereka juga. Kasus ini menjadi sumber ketegangan di antara aliansi organisasi mahasiswa yang sedang mereka bangun. Hal ini disebabkan adanya ketidaksepahaman bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah mereka itu harus dituntaskan dengan tegas. Bahwa pelaku harus dihukum sesuai perbuatannya. Singkat cerita, pelaku tidak mendapatkan hukuman apapun, karena organisasinya melindunginya. Mereka menilai kasus pelecehan yang dilakukan pelaku pada rekan sesama aktivis mahasiswa itu, bukan masalah yang harus dipermasalahkan.

Hingga saat ini, kasus itu tetap mengambang. Korban pun pasrah, ketegangan di antara aliansi masih terjadi meskipun komunikasi telah terputus. Dan ini bukan kasus mengambang yang pertama. Kasus pelecehan seksual oleh seorang dosen di Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) pada sejumlah mahasiswanya yang terungkap 2019 lalu, hingga hari ini masih mengambang. Suara korban pun tak lagi terdengar. Aliansi perempuan Sumut yang tadinya santer terdengar mengadvokasi, kini redup.

Kebuntuan semacam ini menimpa banyak pihak korban kekerasan seksual. Ketidakpercayaan pada aparat kepolisian dan proses hukum terkait masalah ini menjadi alasan banyak kasus tidak dilaporkan. Belum lagi intimidasi dan dukungan moril yang minim pada korban, membuat kasus ini terus berulang, seperti fenomena gunung es. Media yang mencoba mengawal kasus ini ke publik sering kali kesulitan, karena korban kemudian menolak memberi keterangan dan berhenti berjuang.

Memahami dan Mendeteksi

Penting sekali bagi masyarakat untuk terus mendengarkan wacana-wacana pencerahan terkait kekerasan seksual. Tujuannya agar masyarakat memahami dan mampu mendeteksi serta tahu mengambil tindakan. Berawal dari defenisi. Kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin tanpa persetujuan pihak yang diberi perlakuan. Jadi, siapa saja yang merasa terganggu dengan adanya perilaku seksual yang melecehkan, adalah korban kejahatan.

Menurut Komnas Perempuan, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita ada 15 kategori. Yakni perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, tipu daya untuk tujuan seksual, perbudakan seksual, perkawinan paksa. Selain itu pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi, serta kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Pelanggaran HAM Berat

Psikolog dari Yayasan Pulih, Ika Putri Dewi menyebut, kekerasan seksual merenggut rasa aman korban. Ini merupakan pelanggaran HAM berat yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM lain yang membuat korban banyak yang trauma bahkan bunuh diri karena merasa masa depannya telah hancur.

“Akar kekerasan berbasis gender ada beberapa hal, yakni penyalahgunaan relasi kuasa, perspektif HAM dan gender yang minim di masyarakat. Selain itu, budaya patriarki dan ketidakadilan gender. Ini yang harus dikikis sehingga kekerasan seksual tidak terjadi, atau setidaknya diminimalisir oleh semua orang,” ujar Ika.

Ika juga menyebut, tidak jarang ketakutan korban akibat trauma semakin besar karena intimidasi lingkungan. Budaya patriarki dan ketidakadilan gender kerap menimpakan penyebab kekerasan seksual juga berasal dari korban, yang mayoritas adalah perempuan.

“Hal-hal semacam ini bisa terjawab dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Sebab, penanganan korban mulai dari proses hukum hingga pemulihan korban akan dijamin oleh Negara,” ujar Ika.

Sahkan RUU PKS

Dari hasil studi INFID, tercatat ada sekira 70,5% masyarakat setuju RUU PKS segera disahkan, dan ada 20,1% yang tidak setuju. Sementara ada 17,1% yang menganggap RUU PKS ini kontroversi dan bertentangan dengan nilai agama. Persentasi ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat harus lebih meluas lagi. Edukasi untuk memberi pemahaman bahwa fenomena kekerasan seksual ini ibarat gunung es, dimana banyak kasus yang tidak dilaporkan ke aparat hukum karena korban mendapat ancaman, tekanan ketakutan identitas diri akan terkuak, dan proses hukum yang kurang berpihak pada korban.

Public Relation and Community The Body Shop Indonesia, Ratu Ommaya menyebut telah menyerahkan 421.218 petisi kepada Komisi 8 DPR RI dan per tanggal 19 Maret 2021 telah ada 428.865 petisi terkumpul yang mendukung pengesahan RUU PKS. “Kami yakin akan masih akan bertambah lagi petisi dukungan yang masuk. Karena inilah tugas kita bersama mengkampanyekan pengesahan segera RUU PKS, untuk melindungi kita semua, terutama perempuan,” tukas Ratu.

Penjelasan panjang lebar dari narasumber dalam diskusi tentang kekerasan seksual dan RUU PKS seperti yang digelar FJPI, IDN Times dan The Body Shop Indonesia tersebut menerangkan ‘ganjalan’ pada pikiran dan perasaan, menuntaskan keragu-raguan apakah kita menjadi korban, atau bahkan pelaku. Pemahaman yang benar akan kekerasan seksual akan menjadi benteng awal seorang korban untuk melakukan tindakan pencegahan atau perlawanan. Setidaknya bagi saya, yang menjadi saksi atau teman dari korban pelecehan seksual. (*)

Latest Articles

Comments