Jelang Pemilu 2019, KY Jaga Independensi Peradilan

MEDAN (alfatih-media.com)– Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 mendatang. Demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat sipil. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal itu dengan menjaga independensi peradilan.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi saat memberikan paparan di hadapan media dalam Sinergisitas KY dengan Media Massa, menuturkan, pada pemilu ada urgensi keterlibatan KY bersama dengan media massa dan masyarakat sipil.

“Dalam hal ini, KY telah menyiapkan desk khusus terkait Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen KY untuk mendorong pemilu yang adil dan bersih. KY akan melakukan pengawasan hakim, pemantauan persidangan, dan advokasi hakim terkait perkara pemilu,”kata Farid Wajdi.

Hal ini katanya, sesuai dengan konsepsi keadilan pemilu atau electoral justice yang menyaratkan penyelesaian pemilu benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara.

“Diharapkan dalam pelaksanaan pemilu ini tidak terjadi manipulasi ataupun  tindakan curang yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemilu harus pula  memastikan tegaknya rule of law dan perlindungan terhadap hak warga negara,”ungkapnya.

Menurutnya, pelaksanaan pemilu 2019 berpotensi memunculkan sengketa pelanggaran administratif pemilu dan tindak pidana pemilu yang diselesaikan melalui pengadilan. Untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,sementara penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan di pengadilan umum. 

“Untuk itu, KY mendorong para hakim yang menangani kasus tersebut menjaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel. KY berharap hakim-hakim yang menangani sengketa pemilu dapat menguasai konsepsi pemilu dan keadilan pemilu secara  optimal. Hakim diminta menjaga integritas dalam penanganan perkara-perkara pemilu sehingga terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan demokratis,”sebutnya.

Terkait program Desk Pemilu yang menjadi prioritas KY sebutnya,  ada tiga hal yang akan dilakukan KY. Pertama, KY melakukan pengawasan hakim, menerima laporan dugaan pelanggaran  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa  perkara pemilu. Dalam hal ini KY akan bekerja sama dengan mitra seperti Komisi Pemilihan  Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lainnya.

“Kerjasama ini diwujudkan dalam tukar menukar informasi terkait dengan pelanggaran pemilu dan penanganan perkara-perkara Pemilu di pengadilan. Kerjasama ini tidak hanya  menekankan pada aspek pengawasan terhadap hakim dalam peradilan pemilu, tetapi juga  dapat melakukan kerja bersama untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis atau kerusuhan selama penanganan perkara pemilu di pengadilan,”katanya.

Kedua lanjutnya, sebagai langkah pencegahan KY akan aktif melakukan pemantauan persidangan  pemilu secara masif dan serentak di daerah tertentu diperkirakan rawan konflik saat pemilu.  KY menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan persidangan  tersebut.

“KY sudah menyiapkan panduan pemantauan sidang-sidang pemilu yang akan dipakai tim pemantau. Oleh karena itu, KY mengajak semua elemen masyarakat untuk  membantu menciptakan peradilan yang bersih,”ucapnya.

Ketiga smabungnya, KY akan memberikan advokasi terhadap hakim apabila ada gangguan terhadap  hakim-hakim yang menangani perkara pemilu, baik pada saat sidang maupun di luar  persidangan. Misalnya, menggunakan tekanan massa terhadap hakim yang hendak memutus pidana pemilu. KY akan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain yang merupakan bentuk advokasi represif sebagai upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman. (ef/foto:alfatih)

Latest Articles

Comments