Hanya 15 Persen Rekomendasi Sanksi KY Yang Ditindaklanjuti MA

MEDAN (alfatih-media.com)-Selama kurun waktu empat tahun yakni mulai tahun 2016 hingga 2018, hanya 15 persen rekomendasi sanksi Komisi Yudisial (KY) yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, menyebutkan, sepanjang tahun 2015-2018, KY menerima 6.368 laporan dengan rincian: 1.491 laporan (2015), 1.682 laporan (2016), 1.473 laporan (2017) dan 1.722 laporan (2018). Sedangkan laporan yang diverifikasi tahun 2015 sebanyak 440 laporan, tahun 2016 sebanyak 416 laporan, tahun 2017 sebanyak 411 laporan dan tahun 2018 sebanyak 412 laporan.

“Penyebab rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses karena beberapa alasan, yaitu kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, serta banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Sepanjang 2015-2018,” sebutnya pada acara workshop Sinergitas Komisi Yudisial Dengan Media Massa yang bertema tentang “Peran Media Massa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan” di Santika Dyandra, Medan, Rabu (13/3/2019).

Menurutnya, meningkatnya jumlah laporan masyarakat ini dikarenakan tahun 2017 KY telah melaksanakan  kegiatan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kewenangan dan tugas  Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim, dan telah dibangunnya pelaporan  online yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan terkait dengan dugaan  pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada KY.

Dari laporan yang sudah di verifikasi KY kata Farid Wajdi, pihaknya merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 324 hakim terlapor dengan rincian yakni, 116 hakim terlapor (2015), 87 hakim terlapor (2016), 58 hakim terlapor (2017) dan 63 hakim terlapor (2018) ke Mahkamah Agung (MA).

“Namun, yang hanya ditindaklajuti oleh MA, hanya 15 persen saja,”ujarnya.

Farid menilai, salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi KY adalah MA tidak  melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh KY. Adanya tumpang tindih  penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA juga menjadi problem yang dihadapi. 

Berdasarkan data 2016-2018, dari 208 rekomendasi sanksi yang dijatuhkan KY, sebanyak 32 laporan yang dapat ditindaklanjuti MA, 34 laporan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bersama, dan 142 laporan tidak dapat ditindaklanjuti MA. 

“Hal itu berarti bahwa usul rekomendasi KY yang telah ditindaklanjuti oleh MA sebesar 15,38%. Sedangkan usulan rekomendasi yang diusulkan untuk dibahas pada pemeriksaan bersama KY-MA sebesar 16,35%, dan usul rekomendasi yang belum tidaklanjuti oleh MA sebesar 68,27%,”sebutnya.

Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan usul rekomendasi yang belum tidaklanjuti oleh MA. Diantaranya, belum adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wewenang dan tugas yang diatur dalam UU KY dengan UU lain yang terkait.

“Selain itu, juga belum optimalnya koordinasi dan kerjasama KY dan MA,”ujarnya. (ef/foto:alfatih)

Latest Articles

Comments