Enam Perlintasan Kereta Api Tak Resmi Di Jalur Medan-Binjai Ditutup

MEDAN (alfatih-media.com)-Untuk mengurangi angka kecelakaan di perlintasan kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumut  dan Aceh bersama Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Sumatera Utara dan pemerintah daerah kota Binjai menutup enam perlintasan kereta api yang tidak resmi di jalur kereta api Medan-Binjai.

Turut hadir pada kegiatan penutupan perlintasan tidak resmi di Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, yang dilaksanakan Rabu (7/8/2019) diantaranya, Deputi Vice President PT KAI Divre I Sumut, Zakaria, Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumatera Utara M.Ilud.Siregar, Kasi Lalu Lintas Sarana dan Keselamatan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kementerian Perhubungan, Iskandar dan Lurah Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timut, Agus Salim.

Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumatera Utara M.Ilud.Siregar menyebutkan, hingga saat ini tingkat kecelakaan di palang pintu perlintasan serta ruang manfaat jalur kereta api masih tinggi. Pada bulan Januari sampai dengan Juli 2019 sudah 65 kali terjadi kecelakaan di pintu perlintasan resmi dan tidak resmi serta di ruang manfaat jalur kereta api. Dimana, untuk perlintasan resmi 3 kali kejadian, di perlintasan tidak resmi 32 kali kejadian dan pejalan kaki 22 kali kejadian serta hewan ternak 8 kali kejadian. 

Menurutnya, penyebab terjadinya kecelakaan di palang pintu perlintasan dan ruang manfaat jalur kereta api karena pengguna jalan masih tidak di siplin dalam melewati perlintasan  seperti, dengan membuka perlintasan tidak resmi atau liar, melanggar pintu yang sudah tertutup atau kurang hati-hati, melanggar atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pengendara tidak melihat kanan-kiri, serta adanya hewan ternak peliharaan yang tidak di jaga oleh pemiliknya.

“Kita menghimbau masyarakat untuk tidak membuat perlintasan tidak resmi atau liar diatas jalur kereta api. Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 92 UU No. 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang menyebutkan, bahwa , pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan/ perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) harus dilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan perjalanan kereta api,”jelasnya.

Ilud menjelaskan, pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian. Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin. Sesuai ketentuan Pasal 201 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian .

“Setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),”sebutnya.

Untuk itu lanjutnya, sebagaimana ketentuan pasal 94 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin harus ditutup.

“Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, selain dari PT KAI dan Balai Teknik Perkeretaapian, penutupan perlintasan kereta api tidak resmi ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perhubungan Binjai dan pihak kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur,”ucapnya.

Ilud menambahkan, hingga saat ini sudah 38 perlintasan tidak resmi yang di tutup dari 265 perlintasan tidak resmi/liar yang ada di wilayah PT KAI (Persero)  Divre I SU dan Sub Divre I.1 Aceh.

“Penutupan perlintasan tidak resmi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 Undang-undang No. 23 tahun 2007. Kita akan terus melanjutkan program untuk keselamatan,”pungkasnya.

Kasi Lalu Lintas Sarana dan Keselamatan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kementerian Perhubungan, Iskandar menyebutkan, selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pihaknya selalu memantau keselamatan perjalanan kereta api dan jalan raya. Menurutnya, perlintasan tidak resmi merupakan  titik rawan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, bersama pemerintah daerah setempat dan PT KAI menutup perlintasan tidak resmi.

"Jadi, dengan ditutupnya perlintasan ini, masyarakat tidak merasa bahwa pemerintah membuat susah masyarakat atau arogan karena menghalangi jalan. Justeru apa yang kita lakukan untuk keselamatan masyarakat, itu yang utama,”ujarnya.

Sementara itu, Lurah, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Agus Salim menyambut baik adanya penutupan perlintasan kereta api tidak resmi ini, karena perlintasan tidak resmi ini membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak. Menurutnya, pihaknya juga sudah mensosialisasikan terkait rencana penutupan perlintasan kereta api tidak resmi kepada masyarakat.

"Dan setelah diberi informasi, masyarakat tidak ada yang komplain. Inikan untuk keselamatan masyarakat, jadi kita sambut baik. Dengan harapan, setelah ditutupnya perlintasan tidak resmi ini, masyarakat tidak lagi membuka perlintasan-perlintasan liar,"ujarnya.(ef/alfatih)

 

Latest Articles

Comments