Dirjen PHU Kemenag Segera Konfirmasi Terkait Info Tambahan Kuota Haji Indonesia

Alfatih-media.com– Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Nizar Ali akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait informasi bahwa Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 10 ribu. Pihaknya mengaku belum mendapat penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan kabar tersebut.

"Kami akan meminta konfirmasi bila memang ada penambahan sebanyak 10 ribu jemaah haji. Apakah benar adanya penambahan kuota, dan jika benar apakah akan diterapkan untuk tahun ini,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/04/2019).

Menurutnya, jika tahun ini terjadi penambahan, tentunya akan berpengaruh terhadap Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui persetujuan DPR. Sebab, dalam BPIH itu ada biaya yang ditanggung jemaah dan ditanggung dari dana optimalisasi setoran awal.

"Bila ada tambahan 10 ribu berarti ada tambahan-tambahan yang tidak tertera di BPIH 2019,” katanya.

Jika tambahan kuota itu benar adanya, Nizar akan segera mengkonsultasikan hal tersebut kepada Menteri Agama, utamanya terkait dengan mekanismenya. Sebab, penambahan kuota akan berdampak pada penambahan biaya dan itu harus mendapat persetujuan DPR.

“Semantara, kuota haji reguler tahun ini (dalam pembahasan BPIH) masih ditentukan sebesar 204 ribu calon jemaah haji," tutupnya.

Seperti diketahui, salah satu hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi adalah bertambahnya jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 jemaah. Keputusan penambahan kuota haji ini disampaikan saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Riyadh, Minggu (14/4/2019).

Penegasan keputusan itu juga disampaikan kembali oleh Putera Mahkota Kerajaan, Muhammad Bin Salman, yang melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada hari yang sama.

"Penambahan kuota haji ini akan mengurangi daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang saat ini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan di daerah Sulawesi Selatan, daftar tunggu jemaah haji mencapai 40 tahun," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis.

Ia menyebut, tambahan kuota ini merupakan upaya diplomasi Presiden Jokowi yang secara khusus kepada Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. "Kalau bukan karena memiliki kedekatan diplomatik antara Pemerintah Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat ini, penambahan ini sulit untuk dilakukan," ungkapnya. (kemenag/gm/ef/foto:int)

Latest Articles

Comments