Dampak Keruntuhan Moral

Alfatih-media.com-Saya mulai tulisan ini dengan membicarakan iklan ketiak yang tayang di televisi. Iklan ini merupakan salah satu dampak keruntuhan moral. Sebentang lapangan ketiak dipamerkan, lalu ditonton oleh anak-anak, remaja dan orang tua. Hebat rupanya persoalan ketiak ini, yang selalu dihubungkan dengan bau akibat ulah hormon yang ada dalam tubuh. Bagimana cara mengusirnya, inilah obatnya, bunyi iklan, hingga si pengiklan harus memperagakannya dengan membuka ketiaknya lebar-lebar.

Tidak banyak penonton mungkin merasa risi dengan penayangan iklan ini. Tetapi bagi sebagian besar penonton beragama Islam, terpaksa menundukan kepala, atau menutup mata ketika iklan ini lewat di layar televisi. Seorang gadis belia mengangkat tangannya tinggi, dan menengadahkan ketiaknya pada penonton. Sekilas ini hal kecil, sepele. Tetapi ini sesungguhnya berangkat dari moral kita yang sudah runtuh. Zaman dulu, jangankan melihat ketiak, mengucapkan kata ketiak pun dengan malu-malu. Dulu itu, bau busuk ketiak cukup diobati dengan daun sirih yang diremas, lalu digosokkkan ke ketiak. Atau cara lain yaitu rajin meminum air rebusan sirih.

Agama dan budaya

Pandangan budaya menonton ketiak sampai pangkal kemaluan wanita, tidak ada masalahnya. Budaya tidak mengenal yang namanya halal atau haram, dosa dan pahala seperti dalam ajaran agama. Apa saja boleh selama tidak mengganggu orang lain. Tidak melanggar hak asasi orang lain. Budaya itu realitas yang bisa dilihat dengan fisik belaka. Bisa berupa film, lukisan atau karya sastra. Juga hasil kemajuan teknologi seperti pesawat terbang dan lain-lain

Budaya merupakan hasil kerendahan hati manusia dan kejumudannya atas dunia. Sementara agama mengajarkan keseimbangan antara fisik dan rohani. Ketenangan jiwa yang tidak bisa terukur dengan fisik. Sebagian besar masyarakat Indonesia ada di posisi ini. Jiwa mereka tenang dengan berlandaskan sabar menerima kenyataan kehidupan mereka. Kalau tidak demikian adanya, masak mereka bisa menyaksikan berbagai kelakuan kaum atas: para politikus, anggota parlemen, para pejabat publik dan konglomerat yang begitu jahatnya. Contoh yang mengenaskan, teganya mereka mengirim beras raskin ke periuk saudara-saudaranya. Jadi, bagi sesiapa yang menjadikan kebudayaan sebagai agamanya, sekedar menyaksikan ketiak perempuan di layar televisi belumlah apa-apa. Begitu banyak kejadian sehari-hari yang jauh lebih keji di negeri ini. Lihat, setiap hari kita menonton rakyat digusur dari tempat tinggalnya untuk membangun keserakahan mereka.

Nah, umur setiap orang akan berkurang hari demi hari. Air sungai terus mengalir, sepertinya abadi bila dibanding dengan usia kita yang relatif sangat sedikit dibanding usia alam yang ada. Walaupun alam sendiri akan berakhir. Ini ajaran agama juga, bukan? Setiap yang bernyawa akan mati. Dan tetap kekal zat Tuhanmu, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan Hanya kekal zat Tuhan-Mu (QS. Ar-Rahman, ayat 26-27). Bagi orang yang mempertuhankan kebudayaan, mereguk kenikmatan dunia sebanyak-banyaknya, inilah tujuan hidup mereka. Mereka tidak perduli dengan keruntuhan moral yang sedang berlangsung.

Kita ketahui ada GWDW (akronim dari Growing Wealth and Distributing Walfare). Betapa indahnya ungkapan ini: Menumbuhkan Kesejahteraan dan Mendistribusikan Kemakmuran. Ini sesuai dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

GWDW ini merupakan terapi berhadapan dengan keserakahan hegemonik yang berlangsung saat ini, yang menyebabkan 77 persen manusia yang hidup di dunia ini, dalam keadaan miskin, dan  mengonsumsi hanya 22 persen pendapatan dunia (Deklerasi Santiago Ekonomi Dunia Ketiga, 2013).

GWDW bertujuan mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan bisnis, yang tidak semata hanya untuk menggendutkan kantong para pemodal. Termasuk ekonomi yang sudah mapan selama ratusan tahun di definisikan sebagai dengan modal sekecil-kecilnya, mendapat laba sebesar-besarnya, harus direvisi kembali mengacu pada slogan GWDW.

Keserakan hegemonik, yang disebabkan runtuhnya moral, yang sangat terasa sekali berdampak pada masalah ekonomi. Dimana keserakahan segelintir orang, dengan menimbun begitu banyak uang (kekayaan) telah menyengsarakan begitu banyak orang lain. Ekonomi tumbuh, pembangunan hebat, yang selalu dikumandangkan para pemimpin Indonesia di berbagai kesempatan, terbalik dengan realitas krisis kehidupan. Dimana krisis fiskal terus menghantui. Utang negara membengkak.

Bersamaan pula terjadinya keruntuhan moral politik, yang menjadi padanan atau saudara kembar ekonomi. Uang dan kekuasaan, siapa yang tak binar matanya mendengarnya. Gembar-gembor Pemilu aman, Pilkada aman. Indonesia berhasil menjadi negara demokrasi kuat yang diperhitungkan. Sama juga ini dengan gembar-gembor kemajuan pembangunan di atas. Ini benar-benar terjadi. Pemilu kita menghasilkan para penjahat. Bisa-bisanya  kita mendengar hampir setiap saat ada saja pejabat dari bidang apapun di tangkap KPK.

Moral agama

Bersyukur kita warga negara Indonesia semua memeluk agama yang mengajarkan keadilan. Kita sepakat bahwa ruh dari agama adalah keadilan. Tak ada agama kalau tidak ada keadilan. Kemudian di tingkat bawahnya lagi dasar negara kita Pancasila dan UUD 1945 kita memuat bahwa manusia Indonesia harus berkeadilan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kita akan menemukan keletihan-keletihan apabila menjauh dari realitas kehadiran kita sebagai insan yang telah di fitrah sebagai manusia yang beragama. Sosialisme dan kapitalisme bukankah telah gagal mendistribusikan kesejahteraan kepada umat manuisia. Bahkan lebih tragis lagi, negara-negara kaya menjadi predator bagi negara-negara berkembang dan negara miskin.

Kita bisa mengingat-ngingat kembali, dan merenungi petuah Bapak Bangsa kita Mohammad Hatta, dalam pamflet “Menuju Indonesia Merdeka” tentang bagaimana mencapai kemajuan ekonomi dan politik yang dikumandangkannya: Di atas sendi (cita-cita tolong menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

*Nevatuhella, esais/kolumnis

Latest Articles

Comments